Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menggelar rapat persiapan monitoring dan evaluasi (monev) di sejumlah instansi pemerintah yang mendapatkan kategori baik dan sangat baik penerapan sistem merit. Sesuai dengan pasal 18 Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018, bagi instansi pemerintah yang mendapat kategori sangat baik akan dievaluasi dua tahun sekali dan bagi yang memperoleh predikat baik akan dievaluasi setahun sekali.
Monev dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan sistem merit selaras dengan rekomendasi KASN. Hal itu diharapkan dapat mendorong terwujudnya manajemen talenta dan juga inovasi di bidang manajemen ASN.
“Dari 152 instansi pemerintah yang sudah mendapat kategori baik dan sangat baik, terdapat 12 instansi yang sudah mengajukan dan disetujui oleh KASN untuk melakukan pengisian JPT melalui manajemen talenta sampai bulan Februari 2022,” terang Komisioner KASN, Dr. Mustari Irawan, dalam rapat, Selasa (8/3/2022).
Komisioner merinci, beberapa instansi pemerintah yang dimaksud, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, LAN, BPKP, BPOM) Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kota Tangerang.
“Pada saat ini pemerintah sedang menggalakan agar instansi pemerintah mempunyai manajemen talenta masing-masing,” ungkap Mustari.
Mustari kemudian berpesan, kepada setiap instansi pemerintah yang hadir supaya sistem merit benar-benar diimplementasikan dengan baik. “Tak hanya sebatas nilai, kami berharap kalau penerapan sistem merit ini benar-benar dilakukan dengan baik di instansi Bapak dan Ibu.”
Sebagai informasi, monev turut dihadiri Asisten KASN, Irfan. Adapun beberapa instansi pemerintah yang hadir, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian ATR/BPN, BKKBN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pemprov Riau, Pemprov Sumatra Barat, Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Kalimantan Barat, Pemkab Agam, Pemkab Tanah Datar, Pemkot Bukit tinggi, Pemkot Payakumbuh, Pemkot Padang Panjang, Pemkab Karimun, Pemkab Kepulauan Anambas, Pemkab Sambas, Pemkot Pontianak, Pemkot Jayapura, Pemkab Indragiri Hulu, Pemkab Indragiri Hilir, dan Pemkot Dumai.
Sumber : https://kasn.go.id/