KASN KLARIFIKASI DENGAN BAWASLU ATAS PELANGGARAN NETRALITAS ASN REJANG LEBONG

Berita,

Jakarta, 28 Januari 2021

Asisten Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (Askom KASN) Bidang Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I (JPT I), I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan SH MH melakukan  Rapat  yang diselenggarakan melalui Zoom pada Kamis 28 Januari 2021 pukul 13.00 WIB di Kantor KASN Jl Letjen M.T. Haryono No.Kav. 52-53, RT.3/RW.4, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, yang didampingi dengan stafnya Baiq Nina Meinastity, S.STP.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 , Pasal 31 ayat 2, dalam melaksanakan tugas, KASN  dapat melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah dan dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN.  

Sebagaimana yang  telah dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rejang Labong. Baru baru ini dalam menindaklanjuti  surat KASN  tanggal 27 Januari 2021 mengenai Klarifikasi Pelanggaran Netralitas ASN  yang telah dilaporkan.  

Didalam rapat tersebut  Selain I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan SH MH  dan staffnya, hadir pula IIp Ilham Firman selaku Askom NKKNET KASN didampingi stafnya Lina Ambar Melani dan ASN selaku Terlapor dari Rejang Labong juga turut hadir.

Terlapor mengatakan bahwa ia datang hanya untuk menerima undangan makan bersama karena telah diundang oleh 3 orang yang berinisial A, D, N dan tidak mengetahui maksud dan tujuan dari mereka apa untuk mengundang. Ia menganggap mereka sebagai keluarga Jadi hanya datang ke rumah makan, namun ketika sesampainya disana pintu dikunci lalu terjadilah dialog yang seperti itu dan tidak mengetahui siapa yang mengviralkan rekaman tersebut ke media massa.

Namun berbeda dengan pernyataan Bapak Iip beliau mengatakan bahwa ada rekaman 7 menit, ekstensi dari rekaman yang tadi, dan juga mendapatkan tambahan informasi pasca pembacaan ikrar. Dikatakan  juga bahwa ada pembahasan tentang sumbangan yang telah dikumpulkan. Terlapor membantah dan mengklarifikasi mengenai sumbangan tersebut dan mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui setelah uang tersebut  terkumpul dan dikolektifkan kepada paslon beserta nama dan besarnya.

Agung Endrawan menyampaikan bahwa alam membentuk kode etik ASN agar menyesuaikan dengan aturan  yang lebih tinggi mengenai kode etik ASN.  Kode etik ASN sendiri diatur dalam Pasal 5 Undang- Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang juga mengatur berdirinya Komisi ASN serupakan  lembaga  nonstruktural  yang  mandiri dan  bebas  dari  intervensi  politik  untuk  menciptakan Pegawai  ASN  yang  profesional  dan  berkinerja, memberikan  pelayanan  secara  adil  dan  netral,  serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Komisi ASN  berfungsi  mengawasi  pelaksanaan  norma  dasar, kode  etik  dan  kode  perilaku  ASN,  serta  penerapan Sistem  Merit dalam kebijakan dan  Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah pusat dan juga daerah.