AUDIENSI DPRD TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN KOMISI ASN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi diwakili oleh Wakil Ketua DPRD H. Muhammad Syafril Simamora SH mengunjungi Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (Komisi ASN) di Jalan MT Haryono Kav. 52-53 Pancoran Jakarta Selatan pada Rabu 17 Februari 2021 siang pukul 13.30 WIB. Kedatangannya disambut oleh Asisten Komisioner KASN I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan, SH, MH di ruangannya.

Muhammad Syafril Simamora menjelaskan beberapa minggu yang lalu Bupati melakukan mutasi terhadap Kabag dan Kasi di lingkungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sedangkan, 17 Februari 2021 Bupati selesai masa jabatan (masa Pilkada Serentak 2020) dan juga tidak mencalonkan diri kembali dalam Pilkada itu. Hal tersebut dianggap bahwa Kabag dan Kasi di unit tersebut tidak melaksanakan perintah pimpinan sehingga dilakukan penonjoban.

Bupati telah mengeluarkan surat keputusan mutasi atas pemindahan para pejabat structural itu. Menurutnya DPRD juga sudah menyurati Gubernur, dan Gubernur sudah menanggapi bahwa hal tersebut salah. Tembusan tersebut disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi ASN, dan sebagainya.

Agung Endrawan menanggapi bahwa Persoalan izin Kemendagri tersebut terkait dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Pada Pasal 71 yaitu enam bulan sebelum dan setelah pelantikan tidak boleh melakukan penggantian pejabat. Terkait penonjoban pejabat ASN berkaitan dengan Peraturan Pemerintah nomor  53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Menurutnya seharusnya Sektetaris Daerah (Sekda) harus mengingatkan secara tertulis atau lisan dengan saksi yang mendengar kepada Bupati bahwa ada kekeliruan dari kebijakan yang diambil (beritikad baik).

Terkait dengan informasi pelanggaran penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung tersebut, Komisi ASN akan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dan penelusuran data lebih lanjut. Komisi ASN berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit. Disebutkan dalam Pasal 31 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Komisi ASN melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.